• Beranda
  • Profil
    • Profil PPID
    • Tugas dan Fungsi PPID
    • Struktur PPID
    • Visi dan Misi
  • Regulasi
  • Pedoman
    • Pedoman Pengelolaan Organisasi
    • Pedoman Pengelolaan Administrasi
    • Pedoman Pengelolaan Keuangan
    • Pedoman Pengelolaan Kepegawaian
  • Informasi Publik
    • Informasi Berkala
    • Informasi Serta Merta
    • Informasi Tersedia Setiap Saat
    • Informasi Dikecualikan
  • Standar Layanan
    • Maklumat Pelayanan
    • Prosedur Permohonan Informasi
    • Prosedur Pengajuan Keberatan
    • Prosedur Sengketa Informasi
    • Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
  • Permohonan Informasi
    • Permohonan Informasi
    • Permohonan Pengajuan Keberatan
    • Permohonan Informasi Salinan Putusan
  • SOP
  • Laporan
  1. Home
  2. Pedoman Pengelolaan Administrasi

Pedoman Pengelolaan Administrasi


A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
1. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik indonesia Nomor:25 Th.2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

© Copyright Randi Suganda

Designed by IT PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG